Geuchik Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Gampong

Geuchik Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Gampong

Geuchik Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Gampong

Peranan Penting Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan pedesaan memegang peranan penting dalam konteks pembangunan nasional, karena mencakup sebagian besar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat pedesaan perlu lebih ditingkatkan dengan mengembangkan kapasitas manusia di kota sehingga kreativitas dan kegiatan dapat dikembangkan dan kesadaran lingkungan meningkat.

Pembangunan masyarakat desa adalah segala kegiatan pembangunan yang berlangsung di kota dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu melalui pembangunan gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan berdasarkan keterampilan dan potensi sumber daya mereka melalui kualitas hidup, keterampilan dan inisiatif masyarakat. Pembangunan kota penting untuk membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu semakin disadari bahwa proses penyusunan rencana pembangunan kota, peran serta langsung masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kota, dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, salah satu kuncinya adalah keberhasilan pembangunan itu sendiri (Adisasmita, 2006: 4).

Penetapan masyarakat terhadap program pembangunan merupakan bentuk perencanaan dari bawah ke atas, atau sering disebut dengan perencanaan dari bawah ke atas. Peningkatan peran serta masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan sosial) yang nyata dan terarah.

Perencanaan pembangunan kota dengan pendekatan bersama dan partisipatif sangat tepat dan relevan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota adalah kesadaran akan kepedulian, kemauan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan terlibat serta berkontribusi dalam pelaksanaan program di daerahnya.

Di masa lalu, perencanaan pembangunan partisipatif melalui pertemuan dan kesepakatan kota seringkali hanya merupakan kegiatan seremonial yang hanya formalitas belaka. Dan hanya membuat rumusan program yang menjadi wish list bagi sebagian golongan masyarakat, bukan untuk kebutuhan banyak orang, yang menimbulkan kekecewaan masyarakat desa. Saat ini, perencanaan pembangunan partisipatif harus dilakukan dalam perumusan program melalui analisis masalah, analisis potensi dan analisis pemangku kepentingan di masyarakat sesuai kriteria yang terukur untuk menghasilkan rumusan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bersifat bottom-up (dari komunitas basis) dan mengikuti pendekatan partisipatif yang melibatkan penduduk desa dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggunaan hasilnya.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan paradigma yang relevan. Masyarakat sebagai sumber daya bagi pelaku pembangunan di suatu kota perlu diperkuat dalam menyusun rencana/program pembangunan, karena sebaik-baiknya untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, potensi dan kebutuhan mereka terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat kota.ken.

 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif diperlukan karena setidaknya memberikan manfaat sebagai berikut:

  • Anggota masyarakat mampu menilai secara kritis lingkungan sosial ekonomi mereka, mengidentifikasi bidang atau sektor yang perlu ditingkatkan dan dengan demikian mengetahui arah masa depan mereka.
  • Jemaat dapat berpartisipasi dalam perencanaan masa depan jemaatnya tanpa bantuan ahli atau badan perencanaan pembangunan di luar daerah pedesaan.
  • Komunitas dapat mengumpulkan sumber daya dan dana dari anggota komunitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan komunitas.

Dengan adanya peran serta masyarakat, tujuannya adalah untuk membentuk perencanaan pembangunan secara terkendali, yaitu. H. rencana atau program pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai urutan kepentingannya). (Pelaksanaan) program-program pembangunan juga dilaksanakan secara efektif dan efisien.
.

Melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien, pemerataan dan alokasi faktor-faktor produksi serta pencapaian tujuan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (mengurangi pengangguran). ). , pengembangan kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan swadaya melalui partisipasi masyarakat tercapai secara optimal (Abe, 2002).

 

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota, perlu:

  • Kepemimpinan lokal yang berorientasi ke bawah dan berorientasi masa depan dalam pembangunan berkelanjutan.
  • Sosialisasi, dukungan dan penguatan kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial)

Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat pedesaan ditingkatkan dengan pengembangan kapasitas staf di kota, sehingga inisiatif dan kreativitas anggota masyarakat lebih kuat dikembangkan dan tingkat kesadaran meningkat.

Keberhasilan pembangunan masyarakat tidak selalu ditentukan oleh ketersediaan sumber daya keuangan, tetapi lebih dipengaruhi oleh keterlibatan dan respon masyarakat terhadap pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat. Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang berhasil dalam perencanaan pembangunan, maka diperlukan kepemimpinan lokal yang kompeten, berwibawa dan diterima masyarakat (competent and acceptable local leadership), yang dapat memadukan tradisi sosial budaya dengan proses pengelolaan modern (Adisasmita, 2002: 41.). ).

Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh peran walikota/lura sebagai pemimpin desa yang dapat membangun sinergi, berambisi dan menyongsong pembangunan kota yang lebih baik.

Keadaan dan lingkungan kerja di mana walikota bekerja berbeda, sehingga pola kepemimpinannya juga mungkin berbeda. Pola kepemimpinan alternatif yang paling cocok, yang paling cocok memiliki ciri atau karakter tersendiri, ada yang tegas, ada yang lembut, ada juga kombinasi (tetap bila perlu dan lunak untuk hal-hal tertentu). Walikota sebagai pemimpin lokal oleh karena itu sangat penting, semua harapan untuk sukses diarahkan padanya, tetapi tanggung jawab juga ditempatkan padanya (Adisasmita, 2002: 130).

Kota-kota di Aceh disebut Gampong, sedangkan pemerintahannya disebut pemerintahan Gampong, yang dipimpin oleh seorang Keuchik/Geucik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kota, yaitu Keuchik/Geucik, Teungku Imum Meunasah, beserta perangkat Gampong dan dewan penasehat Gampong yang disebut Tuha Peut Gampong. Dalam melaksanakan tugasnya, Keuchik/Geucik didukung oleh perangkat gampong yang terdiri dari sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya. Manajemen kota memainkan peran dalam administrasi manajemen kota.

Adapun Gampong di Aceh, diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Provinsi Aceh dinyatakan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang semakin memperkuat keunikan Pemerintahan Gampong (Kota) di Aceh.

Kota Langsa tentang pemerintahan Gampong diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2010, yang merupakan dampak dari Qanun Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2003 yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang saat ini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Sebuah langkah positif yang perlu dikembangkan lebih lanjut, jika tidak, hal tersebut masih dalam tahap pembelajaran, yang tentunya memberikan kelemahan di sana-sini pada tataran persepsi maupun implementasi sosial.

 

Sistem Perencanaan Nasional UU No. 25 Tahun 2004

Menurut informan, perencanaan pembangunan partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tanpa pertimbangan. Pola perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara umum tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dikembangkan dari bawah (pendekatan bottom-up).

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional juga menjelaskan pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Komitmen Anda adalah mewujudkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dan sementara pendekatan top-down/bottom-up dan pendekatan bottom-up/bottom-up diterapkan dalam perencanaan tingkat pemerintah. Hasil proses perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas diselaraskan melalui musyawarah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kota (Gampong).

Dan juga UU no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan disusun dengan Qanun Kota Langsa no. 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Gampong di bawah pimpinan Geuchik mempunyai tugas dan wewenang menyusun RPJMG dan RKPG dengan mempertimbangkan perencanaan perencanaan pembangunan kota untuk melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan serta memajukan perekonomian kota dan koordinator Gampong peserta. perkembangan.

Oleh karena itu masyarakat harus berperan dalam pembangunan, masyarakat harus terpacu dan siap merumuskan permasalahannya, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk dan program yang telah dikembangkan dan dilaksanakan tersebut. .

Salah satu geuchik di Kota Langsa berkata:
‘Salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan masyarakat adalah melalui pembangunan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan kota, agar hasil pembangunan nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan di kota tidak akan berlangsung, juga tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat dalam kebijakan pembangunannya. “

Pernyataan Geuchik Gampong ini sejalan dengan konsep teori perencanaan pembangunan partisipatif, yaitu bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan dapat dipahami sebagai perumusan upaya masyarakat untuk hidup baru dan lebih baik (Abe 2005: 71).

Sumber Rangkuman Terlengkap : https://www.Materi.Co.Id/