Uncategorized
Norma Hukum: Pemahaman, Arah, Ciri-ciri, dan Misalnya!

Norma Hukum: Pemahaman, Arah, Ciri-ciri, dan Misalnya!

norma hukum

Norma hukum adalah tipe norma yang mengendalikan kehidupan kita setiap hari. Bersama-sama dengan norma agama dan norma kesusilaan, norma ini berusaha mengendalikan perilaku warga supaya sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Yuk kita pelajari apa itu norma hukum ? dan segala jenis nya ? bersama – sama kita kupas sampai ke dasar bersama jadijuara.

Pemahaman Norma Hukum

Norma hukum ialah seperangkatan ketentuan yang dibikin oleh pemerintahan satu negara yang aplikasinya bisa dipaksanya ke masyarkat negara itu melalui aparat negara seperti hakim, beskal, polisi, dan komponen-komponen yang lain.

Pada pengertian di atas, kita perlu menggarisbawahi kalimat bisa dipaksanya yang maknanya norma ini mempunyai karakter memaksakan dan mengikat.

Memaksakan di sini artnya semua jenis ketentuan hukum yang telah dibuat harus dituruti oleh seluruh orang. Bila tidak, karena itu bakal ada hukuman tertentu.

Sedang, mengikat di sini berniat jika tiap ketentuan yang dibikin berlaku ke tiap masyarakat negara dan orang yang tinggal di negara itu tanpa kecuali.

Arah Norma Hukum

Norma hukum dibuat demikian rupa karena mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Berikut ialah beberapa arah dibuatnya norma hukum oleh pemerintah satu negara

Membuat warga yang mempunyai jiwa nasionalis pada bangsa dan negara

Membuat warga yang lebih teratur dan teratur

Merealisasikan aturan warga yang teratur buat menahan berlangsungnya sikap sewenang-wenang antar sama-sama warga.

Merealisasikan warga yang memahami akan hukum dan ketentuan

Menahan tindakan warga yang menyelimpang dari aturan sosial atau masuk ke kelompok aktivitas kriminil

Menegakkan mekanisme keadilan dan kedisiplinan dalam aktivitas sosial dan bermasyarakat.

Terciptanya kontrol aturan sosial yang nyata dan terang

Jatuhkan ancaman ke pelanggar hukum supaya tercipta warga yang patuh hukum

Bisa kita ambil garis besar jika arah khusus dari norma hukum untuk mengendalikan kehidupan berkebangsaan

dan bernegara beberapa individu agar merealisasikan warga yang aman, nyaman, tenteram, dan sejahtera sesuai ketentuan yang berjalan.

Ciri-Ciri Norma Hukum

Norma hukum mempunyai karakter dan ciri-ciri yang sedikit berlainan dengan norma yang lain. Berikut ialah beberapa ciri yang dipunyai oleh norma hukum

Ada ketentuan yang dapat mengendalikan perilaku warga di dalam jalankan kehidupan setiap harinya.
Dibikin dan ditetapkan oleh instansi sah punya pemerintahan hingga berkekuatan hukum
Memiliki sifat mengikat ke seluruh orang yang beraktivitas dalam negara itu
Bisa kenakan ancaman yang riil ke pelanggar seperti ancaman penjara, denda, atau pengurangan hak yang lain
Karena itu, bila kita mendapati ketentuan atau norma yang mempunyai ke-4 ciri-ciri di atas, kita bisa dengan percaya mengatakan jika itu ialah norma hukum.

Tipe Norma Hukum

Pada umumnya, ada 2 tipe norma hukum yakni hukum yang tercatat dan hukum yang tidak tercatat. Ketidaksamaan khusus ke-2 nya ada pada apa hukum itu dicatat dalam helaian negara yang syah dan dianggap secara legal.

Supaya lebih gampang pahami, berikut ini kita akan berusaha untuk mempelajari ke-2 tipe norma hukum ini.

Hukum Tercatat

Seperti namanya, hukum tercatat ialah hukum yang ditulis dalam helaian-lembaran negara yang telah ditetapkan oleh aparat negara yang berkuasa.

Karena tercatat, karena itu hukum ini berlaku secara universal di satu negara dengan karakter mengikat dan memaksakan. Seluruh orang harus mengikut dan mematuhi beberapa aturan yang ada di hukum tercatat.

Pada umumnya, ada 2 tipe hukum tercatat yakni hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum Pidana

Hukum pidana ialah ketentuan-peraturan yang tentukan tindakan apa yang dilarang dan termasuk sebagai tindak pidana. Hukum ini mengendalikan apa hukuman yang bakal dikasih ke pelanggar-pelanggar tidak pidana itu.

Menurut Sudarsono, hukum pidana ialah hukum yang

Mengendalikan berkenaan kejahatan dan pelanggaran pada kebutuhan umum dan tindakan itu diintimidasi dengan pidana yang disebut satu kesengsaraan

Pelanggaran pada kebutuhan umum di sini mempunyai makna beberapa tindakan yang bikin rugi seseorang atau bahkan juga bikin rugi barisan warga secara luas.

Contoh kasus hukum pidana diantaranya ialah mencuri yang terhitung aktivitas kriminil dan bikin rugi warga luas, khususnya yang dirampas.

Karena itu, aktor pencurian akan diberi hukuman penjara atau denda sesuai yang tercatat pada kitab hukum pidana (KUHP)

Hukum Perdata

Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengendalikan hak dan kebutuhan yang tercipta antar pribadi pada suatu barisan warga.

Berlainan dengan hukum pidana, hukum ini mencapai masalah yang lebih sempit yakni antar invidu. Hukum perdata dipakai saat perlakuan seorang tidak punya pengaruh pada warga luas.

Contoh dari hukum perdata ialah pelanggaran persetujuan utang dan piutang di antara 2 orang. Masalah ini cuman bikin rugi ke-2 nya dan tidak bikin rugi seseorang.

Pelanggar hukum ini tidak dikenai ancaman pidana tapi sesuai ketentuan yang ada di kitab hukum perdata. Implementasi hukum perdata di Indonesia ditata oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum Tidak Tercatat

Hukum tidak tercatat ialah hukum yang berkekuatan dan memiliki sifat mengikat juga, tapi tidak dicatat dengan cara resmi dalam helaian negara dan berkekuatan hukum.

Salah satunya contoh hukum tidak tercatat ini ialah hukum tradisi yang tidak tercatat, tapi bila menyalahi bisa diberi hukuman kecuali ancaman sosial seperti kurungan, pukulan, dan semacamnya.

Hukum tradisi ini cuman berlaku di beberapa daerah tertentu yang benar-benar menggenggam tegar tradisi istiadat di satu wilayah.

Karena memiliki sifat tidak tercatat, karena itu hukum tradisi ini bisa beralih-alih bersamaan dengan siapakah yang menggenggam kekuasaan sebagai tetua tradisi dan keyakinan dan nilai yang diyakini pada barisan warga itu.

Hukum tradisi ini berlaku secara kultural dan validitasnya ditetapkan oleh berapa yakin dan taat warga itu pada tradisi. Biasanya, hukum tipe ini ditata dan dipertahankan oleh tetua tradisi/kepala tradisi yang berada di satu daerah.

Figur tradisi itu mempunyai kuasa untuk memberi alasan, penghakiman, dan ancaman untuk beberapa orang yang menyalahi hukum tradisi.

Contoh dari implementasi hukum tradisi ialah remaja yang mengambil akan diarak keliling daerah dan disuruh lakukan ganti kerugian barang yang sudah diculik.

Ketentuan ini tidak masuk ke kitab perundangan dan tidak dikerjakan oleh aparat hukum. Ketentuan ini sebagai persetujuan tidak tercatat warga daerah itu yang menggambarkan nilai-nilai lokal.