Tanda-Tanda Runtuhnya Indonesia Mengingat Pasar Bebas ASEAN

Tanda-Tanda Runtuhnya Indonesia Mengingat Pasar Bebas ASEAN

Tanda-Tanda Runtuhnya Indonesia Mengingat Pasar Bebas ASEAN

Menyambut pasar bebas ASEAN, atau yang biasa dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ibarat dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia, di sisi lain akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan negara itu sendiri.

Kesiapan pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam menghadapi MEA, jika tidak Indonesia hanya akan menjadi pasar dan ‘budak’ negara ASEAN lainnya. Pemerintah menginginkan tidak hanya perlindungan produk dalam negeri tetapi juga sisi kerja.

Saat ini, pemerintah belum memiliki kebijakan yang komprehensif untuk menyikapi MEA di awal tahun 2015. Negara lain seperti Malaysia dan Thailand sudah memiliki strategi khusus agar negaranya bisa memanfaatkan pasar bebas ASEAN nantinya. Namun, benarkah Indonesia siap menghadapi pasar bebas ASEAN? Kami mencoba merangkum bukti-bukti ketidakcukupan pemerintah dalam menghadapi OEC 2015.

 

1. Indonesia kalah dari Thailand dan tidak memiliki kebijakan yang komprehensif

Pemerintah tidak memiliki kebijakan dan persiapan untuk pasar bebas ASEAN. Padahal, implementasi kebijakan ini sudah di depan mata, yakni pada awal 2015. Negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, sudah mempersiapkannya. Thailand selalu fokus mengembangkan produksi pertaniannya di luar negeri.

Mereka berekspansi ke Myanmar untuk kemudian masuk ke pasar Indonesia. Anda telah membuat cetak biru untuk komunitas dan pengusaha. Dukung dan dana serta dapatkan insentif untuk berekspansi ke Myanmar.
Tidak hanya itu, China yang bukan merupakan bagian dari ASEAN juga harus bersiap untuk menyerang negara-negara ASEAN. ‘Pemerintah dan majikan mereka (Cina) bekerja 100 jam seminggu, dan kemudian strategi kredit muncul. Ekspor mereka dibayar di sana oleh Bank Exim.

Dan kami mempertanyakan kebijakan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Menurutnya, Indonesia belum siap sama sekali. “Kita juga perlu memiliki strategi seperti itu. Misalnya, di bidang pertanian kita perlu menuntut standardisasi.”

 

2. Tidak ada kebijakan untuk mendukung produk dalam negeri

engan pasar bebas ASEAN ke depan, Indonesia tidak dipandang sebagai kebijakan yang mendukung produk lokal. Hal ini terlihat pada industri mobil Indonesia yang belum berkembang sejak tahun 1970-an. Indonesia mulai mengembangkan mobil pada tahun 1972, namun hasilnya masih lebih buruk dari Malaysia yang baru mulai mengembangkan mobil pada tahun delapan puluhan. Kondisi ini terjadi karena belum adanya regulasi industri yang mendukung produk lokal. Pemerintah harus mendorong daya saing produk dalam negeri, antara lain dengan melakukan standarisasi produk. Malaysia sendiri kini bisa mendirikan merek mobil sendiri, Proton.

 

3. Pengangguran Indonesia tamat SMA dulu

Di pasar bebas ASEAN, masyarakat Indonesia nantinya mungkin hanya akan menjadi ‘budak’ di negeri sendiri. Pasalnya, 80 persen penganggur Indonesia hanya tamat SMA dan SD. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran di negara tetangga, 80 persen pengangguran Singapura dan Malaysia lulus dari universitas dan sekolah menengah. Pengangguran dari negara tetangga harus mengambil pekerjaan di Indonesia.

Mereka melakukan segala kemungkinan, seperti bersikeras menggunakan bahasa Inggris. ‘Mereka akan bersikeras bahwa MEA menggunakan bahasa Inggris standar. Kami sudah gugup. Apa yang bisa kita lakukan?
Isu liberalisasi alur kerja juga menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Jumlah tenaga kerja tidak berpendidikan di Indonesia masih tinggi yaitu 68,27 persen atau 74.873.270 orang dengan pendidikan di bawah SD dan SMP sekitar 110.808.154 orang.

Akibatnya, produktivitas dan daya saing PRT tetap rendah. Kadin khawatir tenaga kerja Indonesia akan tertinggal dan kalah bersaing dengan tenaga terampil dari negara tetangga.
Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh Timotius Harsono, para guru di Lemhanas. Jika pemerintah tidak hati-hati dengan pelatihan dengan sertifikat internasional, pekerja asing akan mendapatkan keuntungan darinya dan mengambil bagian dari penduduk Indonesia untuk diri mereka sendiri.

 

4. Standarisasi produk Indonesia masih kurang

Standarisasi dan sertifikasi produk dalam negeri masih kurang terkait MEA. Kurangnya standarisasi ini memberikan peluang bagi produk impor untuk menyerang pasar domestik. Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pemerintah harus memberikan pembinaan kepada produsen lokal agar produknya memenuhi standar internasional. “Standarisasi dan sertifikasi produk harus dilaksanakan selangkah demi selangkah dan pedoman pemerintah untuk produsen harus diperkenalkan.
Jangan sampai menjadi sertifikat yang merusak konsep pembinaan”,

Pemerintah tidak membantu atau memberikan pembinaan standardisasi produk sehingga akan menghancurkan produsen khususnya UKM sebelum MEA. Standarisasinya sangat kompleks karena cukup mahal. Banyak UKM yang saat ini mengeluh tidak bisa memenuhi standar internasional.

 

5. Pasar bebas ASEAN bukan hanya masalah ekonomi

Dalam pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, negara-negara maju tidak hanya akan menggunakan masalah ekonomi untuk menyelamatkan produknya. Berbagai isu sedang dibenahi agar produk Indonesia tidak bisa bersaing.
“Standarisasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing di MEA. Sedangkan ikan teri yang belum masuk MEA tidak bisa masuk ke Amerika karena masalah child service. Ini nantinya tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga banyak pertanyaan penggunaan. Indonesia juga harus melakukan hal yang sama.” Oleh karena itu.

Selain itu, makanan asli Indonesia Tempe Orek pada MEA 2015 tahun 2015 terancam diadopsi oleh negara lain seperti Thailand. Pasalnya, pembuatan tempe belum mendapatkan sertifikasi dan standarisasi. Nanti produksi tempe 99 persen di UKM kita (Thailand) bisa diserang dari sisi higienis, tanya orang. Sekarang banyak investor yang meminta studi tentang usaha tempe karena belum bersih, tapi baru menginjak.

 

6. Indonesia dan MEA dalam Studi Kebijakan Brasil

Terlihat bahwa keikutsertaan Indonesia dalam MEA Free Trade Forum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya studi kebijakan di Brasil, dengan meningkatnya akumulasi modal dan industrialisasi yang pesat, Brasil dapat meningkatkan indeks pembangunan negaranya.

Namun di satu sisi, pilihan kondisi ini memiliki konsekuensi. Khusus untuk Indonesia, jika arus investasi tidak dapat bersaing dengan mekanisme perdagangan bebas Indonesia dan tidak melindungi aset dalam negeri, maka akan muncul kenyataan sebaliknya.

Tumbuhnya peran asing di objek-objek penting negara yang dikuasainya. Dan tingkat ketimpangan yang diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi, maka Indonesia justru akan mengalami keadaan ketimpangan ekonomi dan krisis internal, seperti halnya studi politik di Brazil.

Sumber Rangkuman Terlengkap : https://www.sarjanaekonomi.co.id/